Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi
  • BERANDA
  • PUBLIKASI
    • BERITA
    • KABAR KAMPUNG
    • REFERENSI
    • BUKU
  • KEBIJAKAN
    • PERATURAN UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN MENTERI
    • PERATURAN DAERAH
    • PERATURAN GUBERNUR
    • PERATURAN BUPATI
  • GALERI
  • TENTANG KAMI
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • NILAI-NILAI CAPPA
    • MOTTO
    • PENCAPAIAN
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • TIM KAMI
No Result
View All Result
Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi
  • BERANDA
  • PUBLIKASI
    • BERITA
    • KABAR KAMPUNG
    • REFERENSI
    • BUKU
  • KEBIJAKAN
    • PERATURAN UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN MENTERI
    • PERATURAN DAERAH
    • PERATURAN GUBERNUR
    • PERATURAN BUPATI
  • GALERI
  • TENTANG KAMI
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • NILAI-NILAI CAPPA
    • MOTTO
    • PENCAPAIAN
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • TIM KAMI
Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi
No Result
View All Result
Home PUBLIKASI

Yayasan CAPPA mengadakan Ngobrol Bareng Hutan Sosial

Memetik Pembelajaran dari Jambi: Memperkuat Kemitraan Kehutanan sebagai Model Kolaborasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan

22/06/2021
in PUBLIKASI
A A
0
ShareTweetSendScan

Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bekerjasama dengan Prodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi, didukung oleh Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengadakan Diskusi Daring melalui Aplikasi Zoom dengan Tema: Ngobrol Bareng Hutan Sosial “Memetik Pembelajaran dari Jambi: Memperkuat Kemitraan Kehutanan sebagai Model Kolaborasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan”.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Direktorat PKTHA Kementrian KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), dan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, dan Pak Rivani Noor Machdjoeri, Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Konfik Agraria & Mediasi sebagai Moderator, sebanyak 140 lebih partisipan yang mengikuti kegiatan ngobrol bareng ini.

Dalam Pembukaan acara Hendra Kurniawan Ketua Prodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi berharap diskusi pada kegiatan ini bisa mendatangkan pembelajaran dan catatan penting terutama dalam proses penyelesaian konflik tenurial yang lebih baik,

Bresman Marpaung (PKTHA) menjelaskan pola Kemitraan kehutanan dilakukan untuk mendorong peningkatan peran aktif para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial dan dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui penguatan mitra meliputi aspek pengelolaan kawasan, pengelolaan kelembagaan/penguatan kelompok dan pengelolaan usaha tentu dengan prinsip kemitraan antara lain Kepedulian, Kesetaraan, Transparansi, Tanggung Jawab, Saling percaya, dan saling menguntungkan.

Gushendra Soeheily (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi) menjelaskan saat ini di provinsi jambi sudah ada 8 Naskah Kesepatan Kerjasama (NKK) dan ada 15 yang sedang proses menuju kesepakatan,

Endro Siswoko (APHI) mengatakan APHI mendorong percepatan implementasi Kemitraan Kehutanan di areal usaha kehutanan melalui kegiatan Multiusaha Kehutanan, diperlukan perubahan paradigma-mindset dan berfikir out of the box serta diperlukan kerjasama dan kolaborasi para pihak untuk mendukung implementasi Perhutanan Sosial.

Utari Octika Rani (Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi) menjelaskan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi adalah organisasi masyarakat sipil (OMS/LSM) di Provinsi Jambi yang fokus berkegiatan dalam penanganan konflik tenurial kehutanan dengan salah satu pendekatan resolusinya adalah Perhutanan Sosial. Untuk skema Kemitraan Kehutanan, hingga tahun 2021, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi dengan dukungan Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan KPH, serta kerja sama erat dengan pihak perusahaan sebagai pemegang ijin telah memfasilitasi 3 kesepakatan Kemitraan Kehutanan dengan total luasan 5.360 hektar dengan jumlah kepala keluarga yang terlibat sebanyak 492 KK.

Muhammad Zuhdi Direktur Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi mengatakan ada beberapa catatan penting dalam diskusi ini diantaranya butuh komitmen kedua belah pihak dalam penanganan konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan, sumberdaya yang cukup, peningkatan kapasitas dan ketelatenan dalam proses peningkatan kapasitas di tingkat tapak, dan yang terakhir tentu dukungan kebijakan dari pemerintah agar proses penyelesaian konflik terutama mendorong kemitraan kehutanan itu bisa terjadi.

Discussion about this post

No Result
View All Result

Recent Posts

  • Panen Ubi Kayu di MIS Al-Amin Bondoyong
  • Lokakarya Kewirausahaan Ekonomi Sirkular dan Inklusif
  • Berbagi Cerita dalam kegiatan sustainability Week Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Tadulako
  • Budaya Nalak Ikan Masyarakat Batin Sembilan yang Bergantung pada Hutan
  • Anak Harus Aman di Semua Ruang

Recent Comments

    Archives

    • April 2026
    • March 2026
    • February 2026
    • January 2026
    • November 2025
    • October 2025
    • September 2025
    • August 2025
    • July 2025
    • June 2025
    • March 2025
    • February 2025
    • January 2025
    • November 2024
    • October 2024
    • September 2024
    • August 2024
    • June 2024
    • February 2024
    • November 2023
    • September 2023
    • August 2023
    • July 2023
    • June 2023
    • April 2023
    • February 2023
    • January 2023
    • June 2022
    • April 2022
    • March 2022
    • February 2022
    • December 2021
    • November 2021
    • October 2021
    • September 2021
    • July 2021
    • June 2021
    • May 2021
    • April 2021
    • March 2021
    • February 2021
    • January 2021
    • December 2020
    • November 2020
    • October 2020
    • September 2020
    • July 2020
    • June 2020
    • March 2020
    • February 2020
    • January 2020
    • December 2019
    • October 2019
    • September 2019
    • August 2019
    • July 2019
    • May 2019
    • March 2019
    • November 2018
    • September 2018
    • August 2018
    • May 2018
    • March 2018
    • December 2017
    • September 2017
    • May 2017
    • March 2017
    • February 2017
    • March 2016
    • December 2015
    • December 2014
    • July 2014
    • March 2014
    • December 2013
    • December 2011
    • March 2009
    • March 1999
    • March 201

    Categories

    • BERITA
    • BUKU
    • FOTO
    • HEADLINE
    • INFOGRAFIS
    • KABAR KAMPUNG
    • PERATURAN MENTERI
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN UNDANG-UNDANG
    • PUBLIKASI
    • REFERENSI
    • VIDEO

    Meta

    • Log in
    • Entries feed
    • Comments feed
    • WordPress.org
    Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi

    Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi

    ©2020 Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi - Komplek Puri Cemara Indah 1 B1/04 RT 32 RW 04, Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Kode Pos 36125.

    No Result
    View All Result
    • BERANDA
    • PUBLIKASI
      • BERITA
      • KABAR KAMPUNG
      • REFERENSI
      • BUKU
    • KEBIJAKAN
      • PERATURAN UNDANG-UNDANG
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN MENTERI
      • PERATURAN DAERAH
      • PERATURAN GUBERNUR
      • PERATURAN BUPATI
    • GALERI
    • TENTANG KAMI
      • SEJARAH
      • VISI & MISI
      • NILAI-NILAI CAPPA
      • MOTTO
      • PENCAPAIAN
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • TIM KAMI

    ©2020 Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi - Komplek Puri Cemara Indah 1 B1/04 RT 32 RW 04, Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Kode Pos 36125.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Muhammad Zuhdi

    Pria kelahiran Bungo 06 November 1977 ini sudah aktif di dunia NGO sejak tahun 1996 sebagai aktivis Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Tahun 2000 mulai bergabung dengan Walhi Jambi sebagai Community Organizer. Pada tahun 2004-2006 menjadi Direktur Yayasan Keadilan Rakyat. Keaktifanya di dunia advokasi sosial dan lingkungan membawa pria yang akrab di sapa Cik Edi ini menjadi Sekretaris Forum Komunikasi Daerah yang merupakan forum multipihak dalam pengelolaan hutan pada Lembaga Ekolabel Indonesia, Tahun 2017 hingga 2019 tercatat sebagai koordinator Divisi IV penyelesaian Konflik Pokja PPS Provinsi Jambi, Tahun 2020 kembali terpilih menjadi salah satu sekretaris di Pokja PPS Provinsi Jambi. Ditetapkan sebagai Wakil Ketua di Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Provinsi Jambi Periode 2020-2023. Saat ini juga tercatat sebagai anggota Sawit Watch, di Yayasan CAPPA dipercaya sebagai Kepala Sekretariat.


    Here can be your custom HTML or Shortcode

    This will close in 20 seconds

    Fatmawati

    Fatmawati, Perempuan yang lahir di salah satu desa yang berada di Kabupaten Tojo Una-una pada bulan Agustus 1994 merupakan seorang lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Aktif di berbagai organisasi kampus membawanya bertemu dengan berbagai pengalaman dan koneksi baru sehingga dirinya bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial baik yang bergerak di isu lingkungan maupun pendidikan. Pernah terlibat dalam program Sekolah Pemuda Penggerak sebagai fasilitator penelitian partisipatif masyarakat di bidang lingkungan dan pendidikan di Kepulauan Una-Una dan fasilitator dalam pembentukan Forum Anak di Kabupaten Banggai Laut. Selain itu, Fatma juga terlibat aktif mengedukasi anak dan Masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui program-program seperti bijak dalam menggunakan plastik dan pengolahan sampah. Tergabung di Yayasan CAPPA dalam Program “Sehat Alam, Sehat Anak” Sebagai Fasilitator Anak, Gender dan Inklusi.


    Here can be your custom HTML or Shortcode

    This will close in 20 seconds

    Add New Playlist