Konflik tenurial di kawasan hutan salah satu problem struktural tata kelola kehutanan yang mendapatkan perhatian Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Di dalam Program Politik Nawa Cita dengan tegas dinyatakan ...
Konflik tenurial kehutanan dengan jeratan kemiskinan merupakan 2 persoalan yang mempunyai hubungan erat. Kemiskinan menciptakan perilaku “lapar lahan” bagi masyarakat sehingga mereka terjebak dalam ikatan rantai bisnis ekonomi lahan ilegal. ...
Pria kelahiran Bungo 06 November 1977 ini sudah aktif di dunia NGO sejak tahun 1996 sebagai aktivis Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Tahun 2000 mulai bergabung dengan Walhi Jambi sebagai Community Organizer. Pada tahun 2004-2006 menjadi Direktur Yayasan Keadilan Rakyat. Keaktifanya di dunia advokasi sosial dan lingkungan membawa pria yang akrab di sapa Cik Edi ini menjadi Sekretaris Forum Komunikasi Daerah yang merupakan forum multipihak dalam pengelolaan hutan pada Lembaga Ekolabel Indonesia, Tahun 2017 hingga 2019 tercatat sebagai koordinator Divisi IV penyelesaian Konflik Pokja PPS Provinsi Jambi, Tahun 2020 kembali terpilih menjadi salah satu sekretaris di Pokja PPS Provinsi Jambi. Ditetapkan sebagai Wakil Ketua di Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Provinsi Jambi Periode 2020-2023. Saat ini juga tercatat sebagai anggota Sawit Watch, di Yayasan CAPPA dipercaya sebagai Kepala Sekretariat.