SEJARAH

tentang

yayasan cappa keadilan ekologi

Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi diinisiasi pada tanggal 13 Mei 2003 oleh beberapa organisasi masyarakat sipil, jurnalis dan organisasi masyarakat dengan fokus advokasi-kampanye melawan industri monokultur kehutanan dan industri bubur kertas. Melalui kerja sama jaringan lokal-nasional-internasional, strategi advokasi-kampanye yang dilakukan berhasil mempengaruhi beberapa kebijakan nasional dan internasional di sektor kehutanan, seperti peninjauan investasi MIGAS (sebuah unit bisnis Bank Dunia untuk jaminan asuransi perusahaan swasta) pendirian pabrik bubur kertas di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kesepakatan Kerja sama antara PT REKI (perusahaan restorasi ekosistem) dengan Masyarakat Adat Batin Sembilan di Provinsi Jambi untuk penghentian konflik tenurial diantara mereka. Model penanganan konflik tenurial antara PT REKI dengan masyarakat Batin Sembilan menjadi referensi bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pembentukan Permen No. 84/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan, sebuah kebijakan awal dari Kementerian ini yang mengatur khusus tentang penanganan konflik di kawasan hutan, selain sebelumnya dikeluarkan Surat Edaran Menteri LHK No. 01/2015 untuk mengutamakan pendekatan persuasif non-konfrontatif dalam penanganan konflik tenurial.

Sebelum ada kebijakan khusus Pemerintah untuk penanganan konflik tenurial, Sejak tahun 2012 Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi aktif melakukan kampanye dan fasilitasi penanganan konflik tenurial yang dialami masyarakat. Dan sejak tahun 2015, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses pengelolaan kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial di Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah, dengan capaian jumlah persetujuan kelola yang didapatkan masyarakat mencapai 38,951 hektar. Saat sekarang Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bersama Kelompok Tani dan Lembaga pengelola hutan bekerja untuk mengelola usaha berbasis sumber daya hutan agar memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial-budaya.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Muhammad Zuhdi

Pria kelahiran Bungo 06 November 1977 ini sudah aktif di dunia NGO sejak tahun 1996 sebagai aktivis Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Tahun 2000 mulai bergabung dengan Walhi Jambi sebagai Community Organizer. Pada tahun 2004-2006 menjadi Direktur Yayasan Keadilan Rakyat. Keaktifanya di dunia advokasi sosial dan lingkungan membawa pria yang akrab di sapa Cik Edi ini menjadi Sekretaris Forum Komunikasi Daerah yang merupakan forum multipihak dalam pengelolaan hutan pada Lembaga Ekolabel Indonesia, Tahun 2017 hingga 2019 tercatat sebagai koordinator Divisi IV penyelesaian Konflik Pokja PPS Provinsi Jambi, Tahun 2020 kembali terpilih menjadi salah satu sekretaris di Pokja PPS Provinsi Jambi. Ditetapkan sebagai Wakil Ketua di Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Provinsi Jambi Periode 2020-2023. Saat ini juga tercatat sebagai anggota Sawit Watch, di Yayasan CAPPA dipercaya sebagai Kepala Sekretariat.


Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds

Add New Playlist