Pada tanggal 13 Oktober 2024, acara Publikasi Objek Penemuan Kebudayaan (OPK) digelar di Kantor Desa Pendung Hilir, menyambut kehadiran berbagai elemen masyarakat, mulai dari Pemerintah Desa (PEMDES), lembaga adat, pelaku ...
Hutan Adat Mekori ditetapkan melalui Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9338/MENLHK-PSKL/PKTpadiHA/KUM.1/11/2019 pada tanggal 5 November 2019. SK ini menetapkan Hutan Adat Mekori seluas ± 21 hektar kepada ...
Desa Adat Terunyan, bagian dari Masyarakat Hukum Adat (MHA), telah ditetapkan sebagai pengelola Hutan Adat dengan luas +287 hektar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Surat Keputusan No. ...
Pria kelahiran Bungo 06 November 1977 ini sudah aktif di dunia NGO sejak tahun 1996 sebagai aktivis Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Tahun 2000 mulai bergabung dengan Walhi Jambi sebagai Community Organizer. Pada tahun 2004-2006 menjadi Direktur Yayasan Keadilan Rakyat. Keaktifanya di dunia advokasi sosial dan lingkungan membawa pria yang akrab di sapa Cik Edi ini menjadi Sekretaris Forum Komunikasi Daerah yang merupakan forum multipihak dalam pengelolaan hutan pada Lembaga Ekolabel Indonesia, Tahun 2017 hingga 2019 tercatat sebagai koordinator Divisi IV penyelesaian Konflik Pokja PPS Provinsi Jambi, Tahun 2020 kembali terpilih menjadi salah satu sekretaris di Pokja PPS Provinsi Jambi. Ditetapkan sebagai Wakil Ketua di Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Provinsi Jambi Periode 2020-2023. Saat ini juga tercatat sebagai anggota Sawit Watch, di Yayasan CAPPA dipercaya sebagai Kepala Sekretariat.
Here can be your custom HTML or Shortcode
This will close in 20 seconds