Palu, 06 Oktober 2026 – Perubahan iklim global tidak lagi sekadar wacana teoretis, melainkan krisis nyata yang kini mencengkeram berbagai sendi kehidupan di Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan suhu ekstrem, pergeseran musim yang tidak menentu, Hari Tanpa Hujan (HTH) yang panjang, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah memicu krisis air bersih, ancaman gagal panen, serta mereduksi ruang hidup kelompok rentan terutama anak-anak dan perempuan di komunitas masyarakat adat.
Sebagai respons atas darurat ekologis ini, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bekerjasama dengan BMKG-SPAG Lore-Bariri, serta didukung oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Alkhairaat Palu, Yayasan Rumah Bahari Gemilang, Rindang.id, Rumah Dua Jari, Teras Baca Nasana, KPKPST, Sepangan Gizi, Askara Muda Nusantara dan Yayasan STIPEL menggelar talkshow online interaktif bertajuk “NGATA NATE TAMBAI KAPANENA: Tanah Sulawesi Tengah yang Semakin Panas” (Bahasa Kaili yang dapat dimaknai tanah Sulawesi Tengah yang semakin panas). Diskusi publik ini mempertemukan pembacaan data sains iklim di hulu dengan realitas sosial di hilir (tapak) untuk melihat lebih dekat bagaimana perubahan iklim dan kekeringan berdampak pada kehidupan warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan di Sulawesi Tengah.
Diskusi menghadirkan narasumber utama: Asep Firman Ilahi, S.Stat., M.Si (Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global / SPAG Lore Lindu Bariri BMKG) dan Fatmawati (Fasilitator Anak, Gender, dan Inklusi Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi), serta dipandu oleh Rukmana dari Yayasan Rumah Bahari Gemilang.
Sains Iklim & Tren Mengkhawatirkan di Sulawesi Tengah
Asep Firman Ilahi memaparkan bahwa Sulawesi Tengah memiliki kompleksitas zona musim yang sangat tinggi, sehingga pembacaan anomali cuaca dan fenomena global seperti El Niño menjadi sangat kompleks. Berdasarkan data pemantauan, tren kenaikan suhu rata-rata di Sulawesi Tengah berkisar antara 0,045 hingga 0,05 derajat Celsius per tahun, yang memicu hari tanpa hujan kategori ekstrem hingga lebih dari 2 bulan di sejumlah wilayah penyangga seperti Parigi Moutong, Sigi, Donggala, hingga Lembah Palu.
Kondisi ini tidak hanya menurunkan debit air sungai hingga 30%-50%, tetapi juga meningkatkan indeks kemudahan terbakar di lapisan permukaan tanah yang memicu titik panas (hotspot) di sekitar kawasan hutan. Tanpa perlindungan kawasan hutan sebagai benteng terakhir ekosistem, ancaman bencana hidrometeorologis seperti kekeringan panjang dan banjir bandang akan semakin sering terjadi.
“Perubahan iklim tidak bisa kita hentikan secara instan; kuncinya adalah adaptasi dan bagaimana kita menyelamatkan benteng terakhir peradaban yaitu kawasan hutan,” tegas Asep Firman Ilahi (Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global / SPAG Lore Lindu Bariri BMKG).
Ancaman Nyata terhadap Hak-Hak Dasar Anak Masyarakat Adat
Di sisi lain, Fatmawati menyoroti bagaimana krisis kekeringan memukul paling keras kelompok masyarakat adat di wilayah dampingan CAPPA (seperti di Kabupaten Parigi Moutong). Hutan, sungai, dan ladang yang dulunya menjadi “swalayan alami” kini mengalami kekeringan dan gagal panen. Dampak buruk ini langsung mereduksi hak-hak fundamental anak-anak masyarakat adat:
- Krisis Air Bersih & Kesehatan: Anak-anak terpaksa berjalan jauh atau menyaring air sungai yang keruh, memicu kerentanan terhadap penyakit kulit dan diare.
- Ancaman Nutrisi & Kedaulatan Pangan: Surutnya sumber pangan lokal menghambat asupan gizi anak dan meningkatkan risiko malnutrisi.
- Hilangnya Ruang Belajar & Bermain: Waktu belajar dan bermain anak-anak tersita karena mereka harus membantu keluarga mencari air bersih atau mengurus kebun yang terdampak kekeringan.
- Beban Ganda Perempuan: Krisis air dan gagal panen turut melipatgandakan beban domestik dan perawatan (care work) bagi perempuan adat di tapak.
Melalui Program Sehat Alam Sehat Anak (SASA), Yayasan CAPPA terus mendampingi komunitas lokal membangun ketahanan wilayah yang inklusif. Narasumber sepakat bahwa perubahan iklim tidak bisa dihentikan secara instan, sehingga kunci utamanya adalah adaptasi.
Anak-anak tidak boleh hanya dipandang sebagai korban, melainkan harus dilibatkan sebagai subjek dari solusi. Melalui inisiatif lokal seperti kebun sekolah, pemanfaatan kearifan tradisional, serta ruang berekspresi yang aman, anak-anak diajak untuk memahami dan merespons krisis iklim secara aktif.
“Kita jangan memandang anak-anak hanya sebagai korban bencana. Jika diberi ruang, anak-anak masyarakat adat adalah subjek aktif dari solusi dalam merawat masa depan bumi kita,” pungkas Fatmawati (Yayasan CAPPA).
Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, media, akademisi, maupun masyarakat luas untuk memperkuat kolaborasi strategis dalam mengadvokasi keadilan iklim dan perlindungan ruang hidup anak-anak di Sulawesi Tengah.
Tentang Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi: Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi adalah organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen memperjuangkan keadilan ekologis, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta pemenuhan hak anak dan perempuan di wilayah tapak.
Kontak Media:
- Fatmawati (Fasilitator Anak dan Perempuan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi) : 0822-5984-4512
- Tautan Rekaman Talkshow: NGATA NATE TAMBAI KAPANENA (YouTube) / https://www.youtube.com/live/0B_20P0xrP4?si=X_uidxeqoMzTKpOO
Discussion about this post