Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi sukses menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Usaha Perhutanan Sosial melalui Badan Usaha Koperasi pada 24-26 Februari 2025 di Hotel Helsinki, Kota Palu. Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Budi Arie Setiadi, yang menegaskan bahwa pemanfaatan Perhutanan Sosial adalah momentum strategis untuk mengembangkan ekonomi rakyat.
“Perhutanan Sosial tidak hanya tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat sekitar hutan melalui usaha yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar beliau dalam sambutannya.
Peserta dan Partisipasi
Workshop ini dihadiri secara langsung oleh perwakilan dari berbagai kelompok pengelola Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah, antara lain:
- KUPS Niu Kencana
- LPHD Taipa Java
- LPHD Bondoyong
- LPHD Tambera
- LPHD Beringin Fajar
- LPHD Silansa
Selain itu, perwakilan dari Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang didampingi oleh Yayasan CAPPA di Provinsi Jambi yaitu KTH Maju Besamo Simpang Macan Luar Batanghari dan Kelompok Wanita Alam (WAL) Dusun Trans 3 Sepintun juga mengikuti workshop ini secara daring.
Fasilitator dan Narasumber
Kegiatan ini dipandu oleh Muhammad Zuhdi, Kepala Sekretariat CAPPA, dan Bapak Rivani Noor, Ketua Badan Pengurus CAPPA. Adapun pemateri utama dalam workshop ini adalah:
- Bapak Zulkarnain, Dinas Koperasi dan UKM Parigi Moutong, yang membawakan materi tentang konsep dasar koperasi dan mekanisme pembentukannya.
- Ibu Swary Utami Dewi, yang membahas inklusi gender dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, menyoroti pentingnya peran perempuan dalam menjaga kelestarian hutan dan mengembangkan usaha berbasis sumber daya alam.
“Koperasi adalah wadah yang tepat untuk mengelola usaha Perhutanan Sosial karena prinsipnya yang kolektif dan berkeadilan,” jelas Bapak Zulkarnain. Sementara itu, Ibu Swary menegaskan bahwa “Perempuan memiliki peran krusial dalam menjaga kelestarian hutan dan mengelola usaha berbasis sumber daya alam. Mereka harus diberi ruang yang setara dalam pengambilan keputusan.”
Tujuan dan Materi Workshop
Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemegang persetujuan Perhutanan Sosial, khususnya dalam pembentukan badan usaha koperasi. Peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai:
- Regulasi perkoperasian dan mekanisme pembentukannya
- Strategi pengelolaan usaha koperasi berbasis sumber daya hutan
- Analisis potensi ekonomi dan ekologi kawasan Perhutanan Sosial
- Peluang kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat
Selama tiga hari, peserta terlibat dalam berbagai sesi, mulai dari presentasi, diskusi kelompok, hingga analisis potensi kawasan. Workshop ini juga menjadi ajang pertukaran pengalaman antar kelompok, termasuk kisah sukses dari peserta Jambi yang mengikuti secara daring.
Penutupan dan Tindak Lanjut
Ketua Badan Pengurus Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi menutup kegiatan ini dengan menegaskan bahwa workshop ini adalah langkah awal dalam memperkuat kelembagaan usaha Perhutanan Sosial.
“Kami berkomitmen untuk terus membersamai kelompok-kelompok ini dalam proses pembentukan koperasi dan pengembangan usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, peserta menyusun rencana aksi untuk pembentukan koperasi dan penguatan jaringan kolaborasi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga pengalaman praktis, seperti analisis potensi kawasan, perancangan strategi pemasaran, dan penyusunan rencana kerja yang realistis.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, workshop ini diharapkan menjadi titik awal bagi terbentuknya koperasi-koperasi Perhutanan Sosial yang mandiri dan berkelanjutan. Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini guna memastikan bahwa manfaat Perhutanan Sosial dapat dirasakan oleh masyarakat luas serta mendukung kelestarian hutan untuk generasi mendatang.
Discussion about this post