Selasa 22 Maret 2022, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi melaksanakan kegiatan Workshop “pembelajaran integrasi program Perhutanan Sosial dan Program Desa untuk memperkuat pembangunan Desa berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan” kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid (virtual dan faktual) yang diikuti oleh KPS di Provinsi Jambi dan Sulawesi Tengah.
Dalam kegiatan ini Pembelajaran keren telah dipresentasikan oleh Kepala Desa Sidoan Barat dan Kepala Desa Baina’a Barat dimana sejak persiapan usulan Perhutanan Sosial melalui Skema Hutan Desa, Kepala Desa Sidoan Barat telah mengalokasikan anggaran desanya untuk mendukung kegiatan pemetaan dan penandaan batas areal Perhutanan Sosial yang diusulkan, inisiatif ini merupakan praktek integrasi program desa dengan kegiatan Perhutanan Sosial.
Bahkan desa Sidoan Barat, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada tahun 2022 telah menganggarkan dana desa untuk kegiatan perhutanan sosial sebesar Rp 229.496.000 yang dialokasikan untuk kegiatan Tata kelola kawasan, Ketahanan Pangan, Pemeliharaan ternak Sapi yang terintegrasi dengan kegiatan Perhutanan Sosial (Silvopastura)
Sinergisitas dan sinkronisasi dalam mengintegrasikan program perhutanan sosial ke dalam Program Desa, juga ditegaskan oleh bapak Indra Sakti Lubis, Senior Economic Development Expert Nasional (NMC) dari Kemendesa yang memberi banyak arahan terkait dengan kebijakan yang memberi ruang bagaimana desa membangun kemandiriannya, di dalam permen 7/2021 Tentang Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun 2022. Yang dengan lugas menyebutkan untuk kegiatan Perhutanan Sosial. Dalam arahannya pengalokasian dana desa adalah berdasarkan keputusan musyawarah desa, jadi KPS bisa menyampaikan rencana dalam musyawarah tersebut.
Dari pembelajaran Sulawesi Tengah dan Arahan Kebijakan Kemendes telah membuka cakrawala baru bagi Pemdes dan KPS yang aktif mengikuti proses diskusi dan mendapat sambutan positif. Kongkritnya para Kades mendukung kegiatan Perhutanan Sosial di Desanya, dan 2 kades yang hadir secara offline pada kesempatan ini menyampaikan akan menganggarkan dana desa untuk kegiatan Perhutanan Sosial pada tahun anggaran 2023.
Untuk menindak lanjuti rencana ini, disepakati 3 hal untuk membantu desa dalan mengintegrasikan kegiatan perhutanan sosial dalam program desa, yaitu:
1. Komunikasi intensif antara Pemdes-KPS-CAPPA. Untuk memperkuat pemahaman Pemdes dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Melakukan analisis bersama terkait potensi dalam areal Perhutanan Sosial, dari hasil analisis ini desa bisa memutuskan dukungan yang bisa di alokasikan dari dana desa.
3. Melakukan sosialisasi secara bersama-sama kepada Pemda Kabupaten dan OPD terkait, karena implementasi pengelolaan PS butuh kolabaorasi para pihak.
Discussion about this post