Jambi, 28 Maret 2024 – Sebuah diskusi penting mengenai pengelolaan hutan adat diadakan di Kantor Koperasi Tuah Sepakat Batang Uleh pada tanggal 28 Maret 2024, pukul 14:00-18:00 WIB. Acara ini menghadirkan narasumber utama Yuli Prasetyo Nugroho, S.Sos, M.Si, Kasubdit Penetapan Hutan Adat dan Hak, serta Arridho Hakim, Koordinator Project. Pengantar diskusi adalah Utari Octika Rani, Direktur Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Manase P Sirait S. Hut dari BPSKL Wilayah II Sumatera, dan Rivani Noor, Board CAPPA. Diskusi difasilitasi oleh Muhammad Zuhdi dengan 40 peserta yang terdiri dari 28 laki-laki dan 12 perempuan.
Yuli Prasetyo Nugroho menyampaikan bahwa terdapat 29 komunitas hutan adat di Jambi yang memerlukan kerja sama kolaboratif dengan berbagai pihak seperti Kerinci, Sarolangun, dan KPHP. Dalam pertemuan ini, diharapkan dapat terbentuk Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan (RKPS) yang komprehensif. “Produk-produk KUPS bisa dititipkan ke hotel-hotel, institusi pemerintah, dan bandara,” tambahnya, menekankan pentingnya pemasaran produk lokal seperti kerajinan, kuliner, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Firdaus, Ketua KPHA Rimbo Bulim, dan Yahya dari Dusun Rembah menyoroti keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan dan mobilitas pengangkutan yang belum memadai. Mereka meminta bantuan untuk pembuatan jalan akses ke hutan adat dan fasilitas pendukung seperti rumah patroli dan pagar keliling. Datuk Rio Razali juga mengungkapkan perlunya perbaikan sumber air bersih dan bantuan bibit unggul durian dan duku.
Rivani Noor dari Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi menekankan bahwa kekuatan program hutan adat terletak pada narasi dan kearifan lokal. “Produk hutan adat memiliki cerita dan tradisi yang khas, seperti madu sialang di Sepintun,” jelasnya. Farida Ariyani dari Dinas PMD menambahkan bahwa potensi anyaman, ekowisata, dan sumber air bersih bisa dikolaborasikan dengan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Diskusi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengidentifikasi potensi hutan adat dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi terkait untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat demi kesejahteraan masyarakat Jambi.
Discussion about this post